logo rilis

THR PNS Belum Dibayar, DPRD: Setop Proyek Mercusuar!
berita
Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi (Kiri) dan Wakil Ketua DPRD Bandarlampung Aep Saripudin.
RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Belum dibayarkannya tunjangan hari raya (THR) PNS Pemkot Bandarlampung hingga Selasa (19/5/2020) menuai soroatan dari DPRD Bandarlampung.

Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung Yuhadi mendesak Pemkot Bandarlampung untuk membayarkan semua kewajibannya. Terutama soal THR PNS.

”Makanya saya minta kepada Pak Wali Kota, setop dulu proyek mercusuar itu. Seperti fly over atau lainnya. Alihkan dananya untuk pembayaran kewajiban pemkot itu,” tegasnya kepada Rilislampung.id. melalui sambungan telepon, Selasa (19/5/2020) malam.

Menurut Ketua DPD II Partai Golkar Bandarlampung ini, bukan hanya THR saja yang belum terbayarkan, insentif RT juga belum dibayarkan penuh.

”Informasi yang saya terima, insentif RT katanya hanya dibayar dua bulan. Sementara, dijanjikan 8 bulan. Kan kasihan RT sudah pontang-panting di lapangan, tapi insentif tidak dibayar full,” ucapnya.

Karenanya, ia mendesak Pemkot Bandarlampung untuk lebih mementingkan kebutuhan yang memang penting.

”Untuk apa bangun sana-bangun sini, tapi masyarakat kesusahan. Dalam kondisi saat ini, kebutuhan warga itu yang penting. Termasuk kebutuhan aparatur kita di lapangan. Seperti RT contohnya. Apalagi ini kita sedang ada wabah corona,” tegasnya.

Senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD Bandarlampung Aep Saripudin. Dia meminta Pemkot Bandarlampung membayarkan kewajibannya untuk mencairkan THR bagi PNS.

”Tentu kami mendorong untuk dibayarkan. Itu kan kewajiban,” ujarnya kepada Rilislampung.id melalui sambungan telepon, Selasa (19/5/2020) malam.

Menurut dia, DPRD juga sebenarnya sudah menyarankan Pemkot Bandarlampung untuk menunda beberapa pelaksanaan proyek pembangunan. Dan beberapa saran tersebut sudah dilaksanakan.

”Seperti flyover di jalan urip, itu kan pembangunannya ditunda tahun depan,” kata dia.

Dia juga menduga, keuangan Pemkot Bandarlampung terimbas pandemi corona. Sebab, beberapa tempat usaha seperti hotel dan lainnya tidak beroperasi. Sehingga, pemkot tidak bisa memaksimalkan pajak.

”Tentu dengan begitu, PAD kita berkurang. Karena dengan tutupnya tempat usaha, pastinya mengurangi pendapatan daerah. Tetapi, itu bukan alasan untuk tidak menjalankan kewajiban. Seperti THR PNS, itu wajib dibayarkan,” tegasnya.(*)

EDITOR: Wirahadikusumah



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Rubrik



Terkini

  • icon
    Dapatkan berita terkini setiap hari