logo rilis

Menakar Kemanfaatan dan Keadilan Sanksi Pidana Larangan Mudik
berita
Mashuril Anwar, S.H.,M.H., Pemerhati Hukum
SEBAGIAN besar negara termasuk Indonesia tidak siap dengan kecepatan dan skala dampak Covid-19.

Sejak Januari-April 2021, beberapa peraturan telah dibuat oleh pemerintah mulai tingkat presiden hingga kementerian dan lembaga.

Salah satu aturan terbaru adalah Surat Edaran (SE) Kepala Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H.

Pada tanggal 21 April 2021, surat edaran ini di-adendum dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pada bulan Ramadan dan semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 H, terdapat peluang peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata --yang akan meningkatkan risiko laju penularan Covid-19.

Poin penting dalam adendum tersebut adalah pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021).

Sementara selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021 tetap berlaku SE Satgas Nomor 13 tahun 2021.

Tercatat 338 titik penyekatan telah disiapkan di seluruh Lampung, Jawa, dan Bali. Oleh karena itu, warga diminta tidak bermain kucing-kucingan dengan petugas untuk bisa lolos dari pemeriksaan di pos penyekatan.

Bagi warga yang nekat mudik selama periode larangan mudik 2021, sanksi diputarbalikkan hingga pidana siap dikenakan.

Merujuk pada poin J SE Satgas Nomor 13 tahun 2021, pelanggar akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan sanksi pidana ini menimbulkan respons pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Pihak yang pro menganggap sanksi pidana merupakan sarana yang tepat untuk mereduksi penularan Covid-19 yang semakin masif.

Sedangkan pihak yang kontra berpendapat bahwa kehadiran sanksi pidana tidak menyelesaikan persoalan penularan Covid-19. Sebaliknya justru menambah persoalan baru terkait dengan aspek kemanfaatan dan keadilan terutama bagi kalangan profesi tertentu dan kalangan bawah.

Adanya ancaman pidana bagi pemudik ini mengesankan negara sekadar berpikir pragmatis dari sudut pandang pemberi sanksi, tanpa menakar lebih lanjut nilai kemanfaatan dan keadilan pengenaan sanksi pidana di masa mendatang sebagai upaya reduksi penularan Covid-19 di Indonesia.

Guna menganalisis manfaat sanksi pidana terhadap pelanggar larangan mudik, pijakan teoritis yang digunakan dalam artikel ini adalah pemikiran Ted Honderich.

Menurut Ted Honderich, salah satu manfaat sanksi pidana adalah sebagai alat pencegah yang ekonomis asalkan sanksi tersebut memenuhi beberapa kriteria. Yaitu pidana sungguh-sungguh mencegah, pidana tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan, dan tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Guna mengukur aspek manfaat sanksi pidana bagi pelanggar larangan mudik akan digunakan kriteria Ted Hoderich di atas, yakni sebagai berikut:

  1. Apakah sanksi pidana sungguh-sungguh mencegah?

Ancaman pidana bagi para pemudik tidak benar-benar efektif mencegah masyarakat untuk tidak mudik.

Merujuk pada pernyataan pengamat penerbangan Alvin Lie, larangan lebaran tahun ini hanya efektif pada kalangan pegawai pemerintahan dan perusahaan milik negara seperti ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN. Sementara itu, bagi pekerja swasta dan masyarakat umum bakal banyak yang nekat untuk tetap mudik.

Apalagi kondisi saat ini sudah lebih baik dibandingkan tahun lalu ketika Covid-19 baru pertama kali masuk ke Indonesia.

Pernyataan ini selaras dengan hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia, soal mudik lebaran tahun 2021.

Hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan dari 1.200 responden, 20,8 persen responden memilih tetap mudik.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, angka 20,8 persen itu bukan jumlah kecil, presentase itu setara dengan 36 juta penduduk.

b. Apakah sanksi pidana tidak menyebabkan keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan?

Pengenaan sanksi pidana di masa pandemi akan menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya dan merugikan. Dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang over load saat ini, pengenaan sanksi pidana berisiko tinggi pada kesehatan pelaku karena adanya kerumunan dan kesulitan menjaga jarak.

Pengenaan sanksi pidana di masa pandemi juga akan menimbulkan penumpukan perkara dan membebani keuangan negara.

c. Apakah tidak ada sarana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil?

Pengenaan sanksi pidana tidak efektif mencegah masyarakat untuk mudik. Sebagaimana ulasan sebelumnya,

Selain opsi melalui sarana pidana, pencegahan mudik harus konsisten dan menyentuh semua kalangan. Dalam hal ini pemerintah bisa mengedepankan sarana non penal yang sifatnya restoratif dan mengakomodir kepentingan berbagai kalangan.

Dari ketiga kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat pemberlakuan sanksi pidana bagi pemudik sebagai salah satu upaya menekan penularan Covid-19 masih sumir. Dampak negatif sanksi pidana telah melampaui manfaat yang dikandungnya.

Jika mengacu pada kriteria Ted Hoderich di atas, sanksi pidana belum dapat dikatakan sebagai alat pencegah yang ekonomis, terlebih faktanya biaya penanganan perkara relatif mahal.

Bertolak dari ulasan kemanfaatan di atas, pertanyaan yang muncul adalah apakah sanksi pidana terhadap pelanggar larangan mudik mengandung keadilan?

Pengertian umum dari keadilan adalah adanya keseimbangan. Baik keseimbangan porsi sanksi dengan derajat perbuatan, keseimbangan manfaat dengan kerugian dari sebuah sanksi dalam perspektif pelaku, dan keseimbangan cost and benefit maupun keseimbangan hak dengan kewajiban.

Dari perspektif proporsionalitas perbuatan sanksi, dalam konteks perlindungan masyarakat tentunya pemberlakuan sanksi pidana akan dirasakan adil dengan tujuan untuk mencegah masyarakat lainnya tertular Covid-19.

Namun jika dilihat dari perspektif hakekat sanksi, bobot sanksi pidana bagi pelanggar larangan mudik berpotensi melebihi dari perbuatan yang dilakukan.

Perlu menjadi pertimbangan bahwa sanksi pidana berisiko meningkatkan penularan Covid-19 di lapas.

Selanjutnya dalam perspektif keseimbangan dampak negatif dan manfaat, sanksi pidana meningkatkan risiko pelaku tertular Covid-19 di lapas.

Sedangkan manfaatnya sendiri belum signifikan, mengingat masih banyak masyarakat yang nekat mudik.

Perspektif perimbangan cost and benefit, seperti ulasan sebelumnya, sanksi pidana masih dipertanyakan keberhasilannya dalam mencegah masyarakat mudik.

Sedangkan terkait dengan biayanya penerapan sanksi pidana akan membebani lembaga peradilan dan anggaran negara. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pidana denda relatif lebih kecil dibanding biaya perkara.

Berdasarkan beberapa perspektif di atas, nampak bahwa sanksi pidana bagi pelanggar larangan mudik belum mencakup nilai keseimbangan yang utuh.

Nilai kerugian dan dampak yang diperikirakan muncul sebagai akibat penerapan sanksi pidana melebihi jaminan keberhasilan dalam mengontrol atau mereduksi penularan Covid-19 khususnya di musim mudik ini.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar larangan mudik tanpa disertai analisis yang patut hanya akan menjadi emergency exit pemerintah dalam mengatasi fenomena penularan Covid-19.

Eksistensinya berpotensi menjadi beban keuangan negara dan menimbulkan permasalahan baru di masa mendatang. (mashurilanwar97@gmail.com)

Editor:gueade


Tags


Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Rubrik



Terkini

  • icon
    Dapatkan berita terkini setiap hari