logo rilis

Kadiskes-Staf Ahli Bupati Mesuji 'Adu Mulut' Soal Rapid Test
berita
Ilustrasi: Rilis Lampung/Kalbi Ricardo
RILIS.ID, MESUJI – Ada yang menarik dari evaluasi jelang new normal Kabupaten Mesuji, di Aula Sekkab Mesuji, komplek pemkab Mesuji.

Dua pejabat saling adu argumen terkait penanganan Covid-19 di kabupaten tersebut.

Staf Ahli Bupati Mesuji, Budiman Nainggolan, yang juga mantan kadiskes setempat, meminta agar Dinas Kesehatan Mesuji melakukan rapid tes massal.

“Karena itu penting. Dari WHO kita tahu, satu-satunya cara untuk dapat mengendalikan dan mempercepat penanganan Covid-19 adalah dengan tes baik rapid dan  swab (PCR).  Juga instruksi Presiden Jokowi, pada Tanggal 6/4/2020. Yaitu lakukan tes massal secara cepat. Di semua tingkatan,” kata Budiman, Kamis (2/7).

Dengan rapid test itu, jelas Budiman,  dapat memberi  gambaran pola sebaran kasus Covid-19 di Mesuji.

Sehingga pemerintah dapat merumuskan pola tindak penaganan ditiap-tiap wilayah dengan cara terukur. Dengan demikian penanganannya bisa lebih cepat dan optimal.

“Kenapa ini saya sampaikan. Contoh tadi, pak Wakapolres bilang, di Polres di rapid 44 anggota. Dari jumlah itu ada 17 reaktif. Nah, coba bayangkan. Kalau kita uji test di area public. Seperti pasar, alun-alun. Atau dinas pelayanan public seperti Disdukcapil untuk buat KTP dan kelengkapan administrasi lainnya. Maka, saya memberi masukan bahwa rapid tes mutlak dan harus dilakukan,” ujarnya.

Namun hal itu langsung dibantah oleh Kepala Dinas Kesehatan, Yanuar. “Maksud bapak kita tes semua orang di Mesuji ini. Massal gitu. Dari mana duitnya,” ujarnya.

Ia beralasan pihaknya tidak punya uang untuk lakukan itu. “Kami terbatas. Alat uji rapid tes sangat terbatas. Harga satu alat tes rapid itu Rp200 ribu pak. Hitung saja. Belum lagi tenaga lab kami juga sangat terbatas. Jadi tidak mungkin dilakukan tes itu, pak,” ujarnya.

Tapi, lanjut dia, kalau memang Gugus Tugas mau lakukan hal itu, ya dinas teknis akan coba lakukan.  

Yanuar menambahkan terkait Polres Mesuji yang tes rapid itu berdasarkan permintaan. “Itu ada permintaan pak. Dan diijinkan ketua gugus dalam hal ini pak bupati. Memang ada 17 orang dari 44 tes rapid yang reaktif. Tapi setelah di swab kan negative,” ujarnya lagi. Selama ini, kata dia, yang dilakukan rapid tes adalah ODP yang baru pulang perjalanan dan menunjukkan gejala-gejala. Selain itu tidak dilakukan tes.

Baru saja dijawab lagi oleh Staf Ahli kembali  bahwa yang dimaksud bukan semua penduduk tapi tempat public seperti pasar. Tiba-tiba, Asisten I, Indra Kusuma Wijaya, sebagai moderator menengahi.

“Ya, sudah-sudah. Bagusnya bapak-bapak berdua, ke ruang khusus, selesaikan dan kembali lagi kesini,” ujarnya disambut tawa peserta rapat.

Namun sayangnya usulan rapid tes yang seyogyanya menjadi poin penting tidak digubris.  

Menurut catatan Rilis Lampung, jumlah dana APBD Mesuji untuk penanganan Covid-19 tersedia Rp31 Miliar baru terpakai Rp8 Miliar den gan rincian membeli APD Rp700 juta. Kemudian operasional Gugus TUgas di BPBD Rp500 juta dan bantuan sembako Covid-19 di Dinas Sosial Rp6 Miliar. Sisa Rp23 Miliar yang masih standby dan sudah disiapkan untuk penanganan Covid-19. (*)

 

EDITOR: Adi Pranoto



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Rubrik



Terkini

  • icon
    Dapatkan berita terkini setiap hari