logo rilis

KPPU Teliti Perkara Anjloknya Harga Singkong di Lampung
berita
ILUSTRASI: RILISLAMPUNG.ID/Kalbi Rikardo
RILIS.ID, Bandarlampung – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah II terus mendalami perkara inisiatif terkait anjloknya harga singkong di Lampung.

Bahkan sejak Januari 2020, KPPU sudah melakukan kajian struktur pasar komoditas ubi kayu dan mendengarkan keterangan para pihak terkait.

Di antaranya Dinas Perdagangan Lampung, Badan Pusat Statistik, Balai Besar Teknologi Pati (B2TP), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Lampung Tengah, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Lampung Timur, Dinas Perindustrian Lampung Tengah, para akademisi, petani dan kelompok tani ubi kayu, dan beberapa pelaku usaha tapioka.

Hasilnya, KPPU melihat tidak adanya peraturan dan pedoman dalam menentukan refaksi ubi kayu memberikan dampak negatif dan merugikan petani.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, KPPU melihat kualitas ubi kayu petani saat ini dinilai sama oleh pabrik, baik atau buruknya ubi kayu yang dijual oleh petani dikenakan besaran potongan 
refaksi yang sama.

"Kondisi ini yang mendorong petani untuk memproduksi ubi kayu secara asalan dan belum memenuhi umur panen," kata Kepala Kantor KPPU Wilayah II Wahyu Bekti Anggoro dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

KPPU juga sudah melakukan pemetaan terhadap pelaku usaha industri tapioka di Lampung. Hasilnya, terdapat 54 perusahaan yang melakukan kegiatan pengolahan tapioka di provinsi ini.

"Dari 54 perusahaan tersebut, ditemukan empat perusahaan terafiliasi pada grup yang sama," ujar Bekti.

Dari 54 perusahaan pengolahan tapioka, masih menurut Bekti, teridentifikasi ada 71 pabrik tapioka yang melakukan kegiatan produksi di Lampung.

"Dan didapatkan temuan empat perusahaan yang diduga terafiliasi tersebut sedikitnya memiliki 17 pabrik dengan kemampuan produksi di atas 50 persen dari total produksi tapioka di Lampung," jelasnya.

KPPU juga sudah mengundang enam pelaku usaha pengolahan tapioka untuk dimintai keterangannya. Namun, hanya dua pelaku usaha yang memenuhi undangan.

KPPU pun telah mengirimkan surat permintaan data kepada pelaku usaha tapioka, di mana hanya tiga pelaku usaha  yang memenuhi permintaan data tersebut.

"Secara paralel KPPU akan melakukan penelitian perkara inisiatif, dan bila ditemukan bukti permulaan yang cukup atas terjadinya pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka akan dilakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran tersebut," tutup Bekti. (*)

EDITOR: Segan Simanjuntak



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Rubrik



Terkini

  • icon
    Dapatkan berita terkini setiap hari