logo rilis

Digugat Eva-Deddy, KPU Serahkan 21 Dokumen sebagai Alat Bukti
berita
Ketua KPU Bandarlanpung Dedy Triyadi menyerahkan jawaban dan alat bukti ke Panitera Muda TUN MA, Arif Donovan. FOTO: ISTIMEWA
RILIS.ID, Bandarlampung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandarlampung resmi memasukkan jawaban ke Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung (TUN MA).

Hal ini terkait gugatan atas keputusan KPU Bandarlampung mendiskualifikasi pasangan calon Eva-Deddy.

Sesuai peraturan MA No.11 tahun 2016 Pasal 18 ayat 4, sejak pemberitahuan pemohonan disampaikan panitera TUN MA, maka termohon punya waktu tiga hari memasukan jawaban dan alat bukti ke panitera MA. 

Ketua KPU Bandarlampung, Dedy Triyadi, menjelaskan jawaban merupakan respons terhadap dalil yang diajukan tim kuasa hukum Eva-Deddy.

”Sementara, alat bukti yang diserahkan sebanyak 21 dokumen mulai keputusan KPU Nomor 007, amar putusan Bawaslu Nomor 02 tentang pembatalan, hingga dokumen lain sebagai tambahan alat bukti penunjang,” papar Dedy.

Jawaban dan daftar alat bukti ini menurut Dedy telah diterima dan ditandatangani Koordinator TOR HUM dan PK Panitera Muda TUN MA, Arif Donovan.

"KPU sebagai termohon. Jawaban dan daftar alat bukti dalam sengketa pilkada ini tercatat sebagai perkara pertama pada tahun 2021 di TUN MA," lanjut Dedy

didampingi Ketua Divisi Hukum Robiul.

Selanjutnya panitera akan menyerahkan jawaban termohon ke majelis hakim agung yang menangani perkara tersebut. 

Pemeriksaan pekara dilakukan majelis hakim agung selama 14 hari kerja sejak perkara diregister oleh panitera TUN MA.

Ketua Divisi Hukum KPU Bandarlampung, Robiul, menjelaskan selama proses pemeriksaan pekara, pemohon dan termohon bersifat menunggu.

”Sampai perkara diputuskan oleh majelis. Hasilnya,  akan disampaikan kepada termohon dan pemohon,” ungkapnya.

Sambil menunggu putusan MA, Divisi Hukum KPU Bandarlampung mempersiapkan jawaban dan alat bukti persidangan MK.

"Jumat (22/1/2021, Red) mendatang, kami akan menghadiri rapat koordinasi tentang persiapan sengketa PHP bersama tiga kabupaten lain yang memiliki perkara di MK,” tambah Robiul. (*)

EDITOR: gueade



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Rubrik




Terkini

  • icon
    Dapatkan berita terkini setiap hari