logo rilis

Akhirnya, Kadiskes Reihana Buka Suara Soal Temuan BPK
berita
Paripurna laporan hasil panitia khusus terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Lampung atas LKPD Pemprov Lampung Tahun Anggaran 2019, Selasa (25/6/2019). FOTO: RILISLAMPUNG.ID
RILIS.ID, Bandarlampung – Akhirnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Lampung Reihana, buka suara terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Temuan itu mengenai kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung radiologi di Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) Kotabaru, Kabupaten Lampung Selatan.

Baca: Soal Temuan BPK, Pengamat Sesalkan Bungkamnya Kadiskes

Menurut Reihana, hasil temuan tersebut sudah ditindaklanjuti rekomendasi ke BPK dan sudah ada statusnya sewaktu hearing dengan panitia khusus (Pansus) DPRD Lampung.

"Kamipun sudah perlihatkan status sebagai tindak lanjut rekomendasi oleh BPK," ujarnya melalui pesan WhatsApp messenger, Senin (8/7/2019).

Sementara saat rilislampung.id menanyakan penjelasan soal temuan tersebut seperti apa, Reihana enggan berkomentar.

"Bukannya kalau temuan bisa dilihat semua di BPK sistem sekarang sudah online?" tukasnya.

Baca: Ssst...Kejati Pelajari Temuan BPK di Diskes Lampung

Sebelumnya, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal sempat memberikan komentar terkait 12 temuan BPK RI, salah satunya Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Dedi menerangkan bahwa temuan tersebut tidak terlalu pengaruh bagi kita, karena program kerja dan kegiatan Pemprov Lampung memang cukup banyak.

"Apalagi sudah ditindaklanjuti oleh Pansus, " ujarnya.

Dedi mengatakan berapapun angka temuan tersebut harus dipertanggung jawabkan, baik itu pengembalian atau pembenahan apa yang dikerjakan oleh Dinas tersebut.

Selain itu pembenahan sistem pengawasan. Maka dengan pemerintahan baru ini kita harapkan bisa melakukan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perencanaan kegiatan.

Karena target pembangunan itu sendiri diawali dari perencanaan. Kalau perencanaan baik kemukinan baik juga pembangunannya bagi masyarakat Lampung, " tandasnya

Sedangkan, Inspektorat Lampung melalui Sekretaris, Naipospos membenarkan bahwa temuan tersebut sudah dilaporkan dan diselesaikan oleh  Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 

"Kami meminta selama 60 hari harus dikejar untuk menyelesaikan temuan BPK RI yang telah direkomendasikan serta diserahkan ke Inspektorat. Sebab jika melewati batas waktu, itu sudah masuk kerana pidana dan akan diproses hukum," ujar dia.(*)

EDITOR: Adi Pranoto



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Rubrik



Terkini

  • icon
    Dapatkan berita terkini setiap hari