logo rilis

Transparansi Dana Desa ala Tiyuh Candra Mukti Patut Ditiru
berita
Kepala Tiyuh Candra Mukti Marsudi tengah memantau langsung pelaksanaan pembangunan jalan. FOTO: RILISLAMPUNG.ID/Joni Efriadi
RILIS.ID, Tulangbawang Barat – Keterbukaan penggunaan dana desa dan sosialisasi program yang dilakukan Pemerintah Tiyuh (Desa) Candra Mukti, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), patut diapresiasi.

Pemerintah Tiyuh Candra Mukti memajang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBT) di beberapa titik keramaian. Salah satunya di Balai Tiyuh Candra Mukti.

Selain transparansi, hal ini dilakukan demi mendapat kepercayaan publik, khususnya masyarakat setempat terkait penggunaan dana desa. Sehingga masyarakat bisa secara langsung memantau ke mana dan untuk apa saja dana desa.

Kepala Tiyuh Candra Mukti Marsudi memaparkan alokasi dana desa tahun ini sebesar Rp865 juta yang bersumber dari APBN 2019. Sementara dari APBD Tubaba mencapai sekitar Rp519 juta.

“Peruntukkannya, 40 persen pemberdayaan dan 60 persen infrastruktur,” kata Marsudi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (17/7/2019).

Di bidang pemberdayaan, pihaknya melakukan beberapa kegiatan, di antaranya peningkatan kapasitas mutu aparatur tiyuh, pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan, serta pemberian tali asih bagi guru ngaji, penjaga makam, dan marbot modin.

“Selain itu, mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Di antaranya pengerasan atau peningkatan  jalan tanah ke onderlaag sepanjang 400 meter, pembangunan saluran drainase sepanjang 600 meter yang terletak di Suku 1, 2 dan 3.

Kemudian pembuatan sarana dan prasarana alat kematian, bantuan sanitasi mandi cuci kakus (MCK) untuk masyarakat kurang mampu sebanyak 20 titik.

“Pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai tahapan pencairan tiga tahap. Yaitu 20 persen, 40 persen dan terakhir 40 persen,” paparnya.

Menurut Marsudi, transparansi dana desa untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan menepis kecurigaan publik.

“Dan terutama pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dana desa wajib digunakan untuk empat urusan. Yakni penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Kemudian aspek transparansi dan partisipasi menjadi dua kata kunci penting. (*)

EDITOR: Segan Simanjuntak



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Rubrik



Terkini

  • icon
    Dapatkan berita terkini setiap hari