logo rilis

Plt Bupati Saply Sampaikan LKPj 2018 ke DPRD Mesuji
berita
Plt. Bupati Mesuji Saply TH saat menyampaikan LKPj 2018 kepada DPRD setempat, Senin (13/5/2019). FOTO: ISTIMEWA
RILIS.ID, Mesuji – Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Mesuji Saply TH menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Mesuji tahun anggaran 2018.

Penyampaian LKPj berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mesuji Fuad Amrulloh di Gedung DPRD setempat, Wiralaga Mulya, Senin (13/5/2019).

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Mesuji Saply TH mengatakan ada tiga hal pokok yang menjadi fokus utama penyampaian LKPj yakni kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Menurut dia, arah kebijakan umum Pemkab Mesuji tahun anggaran 2018 mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022.

“Yang memuat visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mesuji yang dijabarkan dalam berbagai strategi, kebijakan, dan prioritas daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan,” katanya.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp843.954.181.774. atau sebesar 97,44 persen dari target Rp866.170.510.780.

Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp812.367.315.256. atau mencapai 86 persen dari target Rp946.641.796.292.

“Pemerintah Kabupaten Mesuji menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur guna menopang pertumbuhan ekonomi,” ujar Saply.

Selain itu, pihaknya juga mengutamakan pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini telah membuahkan hasil terhadap aksesibilitas pada 105 desa yang ada di Kabupaten Mesuji.

Di bidang perumahan rakyat, Pemerintah Kabupaten Mesuji telah melakukan penanganan rumah layak huni sebanyak 1.882 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Secara akumulatif, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni sebanyak 8.835 unit,” beber Saply.

Di bidang kesehatan, angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2018 mencapai 10,4 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian ibu (AKI) 2,13 per 1.000 kelahiran hidup dari target 2,39 per 1.000 kelahiran hidup.

Pada indikator cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin juga tercatat mencapai 100 persen penduduk miskin telah mendapat fasilitas jaminan kesehatan yang didanai oleh pemerintah daerah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya.

“Sementara itu sebanyak 65.815 penduduk miskin menerima bantuan iuran yang berasal dari APBN (PBI Pusat),” ungkapnya.

Di bidang pendidikan, menurut Saply, angka partisipasi kasar (APK) PAUD/TK mencapai 94,76 persen; APK untuk SD/sederajat 97,69 persen, dan APK SMP/sederajat 97,41 persen.

Menurutnya, keberhasilan dan kemajuan di segala bidang yang telah dicapai selama ini merupakan hasil kerja keras dan upaya bersama, baik pemerintah daerah, DPRD serta seluruh stakeholder terkait.

“Selaku eksekutif di daerah, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut tentunya masih banyak kendala dan permasalahan yang harus kita selesaikan bersama,” pungkasnya. (Advertorial)

EDITOR: Segan Simanjuntak



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Rubrik



Terkini

  • icon
    Dapatkan berita terkini setiap hari