logo rilis

Pemkab Lamsel Tolak Cabut Perda Retribusi IMB
berita
Asisten Ekobang Pemkab Lamsel bahas permintaan pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2011./FOTO AGUS PAMINTAHER/RILISLAMPUNG.ID
RILIS.ID, LAMPUNG SELATAN – Permintaan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh salah satu perusahaan di Lampung Selatan (Lamsel) ditolak pemkab setempat.

Penolakan itu berdasarkan rapat yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP); Dinas Perikanan dan Kelautan; dan Bagian Hukum Pemkab Lamsel yang dipimpin Asisten Bidang Ekobang Hemansyah Hamidi di ruang kerjanya, Senin (18/11/2019).

Rapat tersebut membahas keberatan Shrimp Club Lampung yang merupakan wadah petambak udang intensif terkait pengenaan retribusi IMB.

Kepala Bidang Perizinan DPMPPTSP Lamsel Pramudiya Wardhana didampingi Sekretaris DPMPPTSP Firmansyah mengatakan, kemungkinan persepsi Shrimp Club Lampung bahwa tambak atau kolam udang bukan bangunan gedung. Sehingga, wadah petambak udang tersebut merasa keberatan dikenai retribusi IMB pada usaha tambak/kolam udangnya.

Menurut dia, Perda tersebut tidak dapat dilakukan pencabutan begitu saja. Selama Perdanya belum dirubah, pihaknya tetap akan menerapkannya.

Namun, demikian, pihaknya mengakui perda tersebut nantinya akan dirubah. Nantinya, tambak atau kolam udang tetap akan masuk dalam Perda yang baru dan tarifnya lebih kecil. Karena, penghitungannya memakai indek kofisen terintegrasi. Selain itu, tambak/kolam udang kini ada kontruksinya.

”Semua tambak/kolam udang yang dibeton dikenai IMB. Namun, kalau yang kolam terpal dan berupa tanah tidak akan dikenai IMB,” ujarnya.

Sementara, Kabag Hukum Pemkab Lamsel Agus Haryanto mengatakan, jika Shrimp Club Lampung merasa keberatan untuk membayar retribusi IMB, pihaknya menyarankan melakukan judicial review.

”Jadi tidak langsung minta dicabut perdanya,” ujarnya diamini Hermansyah Hamidi.

Senada disampaikan Kepala Dinas Perikanan Lamsel Meizar Malanesia. Ia mengatakan, adanya surat yang dilayangkan Shrimp Club Lampung tidak menjadi masalah bagi pihaknya. Karena, Perda tersebut juga sudah masuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Diketahui, keberatan yang diajukan Shrimp Club Lampung yakni adalah penerapan Perda No.13/2011 tentang retribusi IMB dan Peraturan Bupati No.8/2018 tentang persetujuan pelaksanaan daerah yang ditetapkan tambak udang bukan bangunan gedung sebagaimana Permen PU-PR No.5/prt/m/2016 tentang IMB dan Permendagri No.32/2010 tentang pemberian IMB gedung.(*)

Laporan: Agus Pamintaher

EDITOR: Wirahadikusumah



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Rubrik



Terkini

  • icon
    Dapatkan berita terkini setiap hari