logo rilis

Nilai Lampura Miskin, Imam Syuhada Minta Pemprov Lunasi DBH
berita
Imam Suhada, anggota Komisi III DPRD LAMPUNG/FOTO TAUFIK ROHMAN/RILISLAMPUNG.ID
RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Belum kunjung dilunasi dana bagi hasil (DBH) oleh Pemprov Lampung untuk Kabupaten Lampung Utara (Lampura), membuat gerah anggota Komisi III DPRD Lampung Imam Syuhada.

Anggota DPRD Dapil Lampura dan Waykanan ini meminta Pemprov Lampung memprioritaskan pelunasan DBH Tahun 2018 untuk Lampura. Sebab, ia menilai Lampura masuk dalam kategori kabupaten miskin.

Menurut dia, Pemprov Lampung masih berutang pelunasan DBH 2018 kepada Lampura Rp32 miliar.

”Kita berharap ini diprioritaskan, karena Lampura ini kabupaten miskin di Lampung,” ujarnya saat diwawancarai di Ruang Fraksi NasDem DPRD Lampung usai paripurna pemandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2020, Senin (18/11/2019).

Mantan Ketua HMI Cabang Bandarlampung ini memaklumi pemprov belum membayar lunas DBH lantaran mengalami defisit anggaran, namun demikian dia berharap, pemprov memprioritaskan Lampura. Lantaran masuk dalam kategori kabupaten miskin.

”Untuk 2019 sudah dibayar  pemprov, tapi yang 2018 belum dilunasi DBH-nya. Jadi diangsurlah secara bertahap, minimal mengurangi bebanlah,” harap Imam.(*)

EDITOR: Wirahadikusumah



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Rubrik



Terkini

  • icon
    Dapatkan berita terkini setiap hari