logo rilis

Mahasiswa Blokir Jalan Menuju Kantor Gubernur Lampung
berita
Ratusan mahasiswa saat memblokir jalan masuk menuju kantor Gubernur Lampung, Senin (4/11/2019). FOTO RILISLAMPUNG.ID/TAUFIK ROHMAN
RILIS.ID, BANDARLAMPUNG – Ratusan massa memblokir jalan masuk menuju kantor Gubernur Lampung, Senin sore (4/11/2019). 

Massa yang mengatasnamakan diri dari OKP Cipayung Plus Jilid II Bandarlampung itu merupakan gabungan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Lampung.

Mereka menuntut pemerintah pusat serius dalam menangani permasalahan yang terjadi di negara ini. Dari soal karhutla, tindakan refresif aparat, hingga persoalan BPJS, serta persoalan lainnya.

OKP Cipayung Plus Jilid II itu terdiri dari HMI, GMKI, PMKRI, GMNI, PMII, KAMMI, DPD IMM, dan PC KMHDI.

Mereka memberikan tuntutan yang sama dalam aksi yang digelar saat momen Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober lalu. Di antaranya sikap represif aparat saat mengamankan aksi. Mereka juga menganggap selama ini suara mahasiswa tidak didengar dan banyak yang gugur saat melaksanakan aksi.

”Kami mengutuk segala tindakan represif yang menyalahi aturan. Kami minta oknum yang melakukannya untuk dihukum setimpal. Selain itu, kami mendesak presiden lebih serius mengurusi keamanan,” kata salah satu orator aksi dari GMKI Bandarlampung Ranto Sandjiwan.

Sementara, orator dari PMII Bandarlampung Erzal Syahreza meminta kepada presiden untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

”Kami mendesak presiden untuk mencabut izin HGU PT LIP dan PT SIL yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kebakaran yang berdampak pada pencemaran udara dan lingkungan. Kami mendesak Gubernur Lampung segera melaksanakan reforma agraria sesuai dasar negara Pancasila,” tuntut Erzal.

Sementara di bidang kesehatan, koordinator dari organisasi KAMMI Bandarlampung Roy Renaldi meminta pemerintah untuk mengaudit secara menyeluruh manajemen sistem BPJS Kesehatan dan meminta peningkatan mutu pelayanan BPJS Kesehatan sesuai dengan amanah UUD 1945.

”Kami mendesak presiden untuk menuntaskan permasalahan BPJS Kesehatan dan mengembalikan BPJS sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28 H dan 34. Tolak rencana rencana kenaikan iuran BPJS,” tegas Roy.

Aksi ini sempat diwarnai dorong mendorong dengan aparat yang mengamankan jalannya aksi. Beruntung hal itu tidak menjalar ke massa lainnya.

Massa aksi juga membakar ban sebanyak 3 buah di tiga sudut dan menggelar aksi dengan membentuk lingkaran.

Setelah satu jam berorasi, Sekretaris Provinsi Fahrizal Darminto menemui massa aksi untuk berdialog.(*)

EDITOR: Wirahadikusumah



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Rubrik



Terkini

  • icon
    Dapatkan berita terkini setiap hari