logo rilis

KPU RI Turun ke Lampung Terkait Dugaan Jual-Beli Kursi KPU 
berita
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik saat ke kantor KPU Lampung, Kamis (14/11/2019). FOTO RILISLAMPUNG.ID/TAUFIK ROHMAN
RILIS.ID, Bandarlampung – Perkara dugaan jual-beli jabatan kursi Komisioner KPU kabupaten kota terus bergulir. Kali ini tim dari KPU RI turun ke Lampung untuk mencari fakta terkait kabar dugaan jual beli jabatan tersebut. 

Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik bersama Kepala Inspektur KPU RI Adi Wijaya Bakti dan Wakaro KPU RI Wahyu Yudi Wijadjayanti mendatangi kantor KPU Provinsi Lampung, Kamis (14/11/2019). 

Ketiganya melakukan pertemuan tertutup dengan Komisioner KPU Lampung berinisial ENF, dan calon komisioner KPU Pesawaran berinisial LP yang diduga terlibat dalam praktek jual beli jabatan. 

Pada pertemuan itu diruang rapat pleno KPU Lampung itu, juga turut hadir pelapor dalam masalah tersebut yakni Budiono dan Gentur Sumedi.

Komisioner KPU RI Novida Ginting Manik mengatakan, tujuan kedatangan mereka untuk mengkonfirmasi terkait kabar dugaan jual beli jabatan di seleksi KPU kabupaten/kota di Lampung yang tengah booming di media.

"Kita perlu mendengarkan secara langsung, dan kalau ada bukti-bukti kita siap menerima," ucap Evi usai pertemuan. 

Dia juga menyebutkan, karena permasalahan ini sekarang sudah disampaikan ke DKPP dan Polda Lampung.

"Harapan kami semua proses ini bisa berjalan dan hasilnya cepat diketahui, sehingga kita tinggal menunggu apa yang menjadi hasil pemeriksaan DKPP dan kepolisian," tegasnya. 

Evi menegaskan, sambil menunggu proses di DKPP dan Polda Lampung, KPU RI juga turut mencari informasi, berupa data-data untuk bahan pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan, karena informasi yang diterimanya dari hasil turun ke Lampung tersebut akan disampaikan kepada para Komisioner KPU RI lainnya.

"Dalam kompetensinya saya diutus KPU maka kami akan melaporkan dalam pleno nanti," pungkasnya. 

KPU RI, kata dia, memberikan perhatian khusus di seleksi KPU kabupaten/kita, apalagi di Lampung. Sebab, seleksi KPU kabupaten/kota di Lampung adalah yang terakhir, jika dibanding dengan provinsi lainnya di Indonesia.

"Kami berharap proses seleksi yang kita bangun sistemnya ini bebas dari KKN sehingga fair dan dilakukan tim secara jujur. Jadi inilah sistem yang kita bangun dalam seleksi," terangnya.

Saat disinggung, apakah ada kemungkinan dilakukannya seleksi KPU ulang di Lampung jikalau terbukti adanya KKN pada seleksi sebelumnya, Evi enggan menjawab. "Kita tidak usah berandai-andai, kita lihat nanti hasil pleno," tandasnya.(*)

EDITOR: Adi Pranoto



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Rubrik



Terkini

  • icon
    Dapatkan berita terkini setiap hari