logo rilis

Jaring Asmara, Legislator Lampung Janji Tindaklanjuti Permasalahan di Bandarlampung
berita
Anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan Bandarlampung melakukan reses di Kantor Kecamatan Kemiling, Jumat (1/11/2019). FOTO: RILISLAMPUNG.ID /TAUFIK ROHMAN
RILIS.ID, Bandarlampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan Bandarlampung melakukan reses di sejumlah wilayah di Bandarlampung.

Di antaranya Rahmat Mirzani Djausal, Fauzan Sibron, Apriliati, Syarif Hidayat, Ade Utami Ibnu, Kostiana, Budiman AS, Yusirwan, Azwar Yakub dan AR Suparno.

Sementara Eva Dwiana tidak hadir saat melaksanakan reses di Kantor Kecamatan Kemiling, Jumat (1/11/2019) pagi.

Kedatangan legislator dalam rangka menyerap aspirasi terkait persoalan di Kota Tapis Berseri untuk bisa diperjuangkan dalam APBD Lampung tahun anggaran 2020.

Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk segera menindaklanjuti berbagai permasalahan, harapan dan keluhan.

Berbagai persoalan yang disampaikan terutama permasalahan infrastruktur dan pendidikan hingga permasalahan-permasalahan lainnya.

”Saya melihat masalah infrastruktur masih menjadi permasalahan yang utama disini disamping pendidikan, rata-rata permasalahan karena kurang koordinasinya atau keselarasan antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi. Artinya banyak hal-hal yang tidak diketahui masyarakat mana yang wilayah kota dan mana wilayahnya provinsi, dan juga permasalahan pendidikan hampir merata banyak yang komplain semenjak ditariknya pendidikan SMA ke provinsi," ungkapnya.

Sementara itu untuk masalah kesehatan, soal stunting dan KIS atau BPJS serta penerima keluarga harapan.

"Termasuk permasalahan BPJS ini sudah sampai di Provinsi itu banyak yang sudah demonstrasi masyarakat itu, ini masalah yang utama. Ini yang sedang kita pikirkan bagaimana baiknya pemerintah menanggapi keluhan BPJS apakah ada program subsidi atau programnya seperti apa. Ini akan menjadi masukan kami semua dalam rangka pembahasan RAPBD (2020)," katanya.

Sedangkan soal penerima keluarga harapan yang tidak merata, dia mengatakan bahwa itu nantinya akan dibawa ke dinas sosial, karena sesuai bidangnya.

"Artinya harus ada verifikasi ulang dari dinas sosial masalah pendataan sekarang  atau harus update tiap tahunnya, apakah yang penerima itu sudah pindah domisilinya di Bandarlampung atau masih," jelas Mirza.

Politisi PDIP Apriliati menambahkan permasalahan lainnya berkaitan dengan zonasi pendidikan. Pihaknya akan berupaya mengkaji kembali mengenai zona pendidikan dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak menabrak aturan secara nasional.

Sementara koleganya, Kostiana berjanji akan mengupayakan solusi fly over Pramuka yang dinilai membingungkan pengguna jalan raya.

“Nanti ini akan bicarakan dengan pihak yang terkait soal jalan fly over pramuka ini," katanya. (*)

EDITOR: Segan Simanjuntak



Tulis Komentar
Komentar (0)
Lihat semua komentar

Top Rubrik



Terkini

  • icon
    Dapatkan berita terkini setiap hari